Kata Sambutan

Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si

Bupati Bandung







Dasar Hukum & Persyaratan
Persyaratan Dasar




PKKPR

Dasar Hukum

1. PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. PERMEN ATRBPN No. 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Persyaratan Meliputi

1. Koordinat Lokasi
2. Kebutuhan Luas Lahan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
3. Informasi Penguasaan Tanah
4. Informasi Jenis Usaha (KBLI)
5. Informasi Bangunan Eksisting
6. Informasi Rencanan Bangunan Baru
7. Jumlah Bangunan yang direncanakan
8. Rencana Jumlah Lantai Bangunan
9. Rencana Luas Lantai Bangunan
10. Rencana Teknis Bangunan dan atau Rencana Induk Kawasan

Persetujuan Lingkungan

Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. PP. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. PP. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. PermenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Download Persyaratan Klik Disini

PBG

Dasar Hukum

1. UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Tata Bangunan
3. PERDA Kab. Bandung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Retribusi Perizinan Tertentu
4. PERMEN PUPR Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

No Persyaratan PBG (Data Umum) No Persyaratan PBG (Data Teknis)
1 Data Tanah (AJB, SERTIFIKAT, HGB, AKTA SEWA, PH, dsb.) 1 Gambar Batas tanah yang termasuk gambar existing (Pada area/persil yang akan dibangun)
2 KTP/KITAS (Identitas Diri Pemohon) 2 Hasil Penyelidikan Tanah (Apabila Bangunan Lebih dari 2 Lantai)
3 KRK/KKPR/ITR/SKKR/IZIN Lokasi (Keputusan Bupati/Dari Bidang Tata Ruang/Dari DPMPTSP) 3 Gambar Siteplan, Situasi, DTP, DED (Disahkan oleh Dinas Teknis)
4 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (Dalam Hal Pemilik Tanah Bukan Pemilik Bangunan Gedung) 4 Gambar Siteplan, Situasi, DTP, DED (Disahkan oleh Dinas Teknis)
5 Dokumen lingkungan sesuai Peraturan Perundangan (AMDAL, AMDAL Lalin, UKL/UPL, SPPL) 5 Rekomendasi peil banjir (As Built Drawing)
6 Data Arsitek berlisensi (SKA Tenaga Arsitek) 6 Perhitungan Teknis Bangunan (Laporan Perhitungan Struktur atau Hasil Uji Struktur Bangunan)

SLF

Dasar Hukum

1. UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Tata Bangunan
3. PERDA Kab. Bandung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Retribusi Perizinan Tertentu
4. PERMEN PUPR Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

No Persyaratan SLF (Data Umum) No Persyaratan SLF (Data Teknis)
1 Data Tanah (AJB, SERTIFIKAT, HGB, AKTA SEWA, PH, dsb.) 1 Gambar Situasi, Rencana Tapak, DTP, Detail Struktur (Gambar Teknis Rencana Bangunan)
2 KTP/KITAS (Identitas Diri Pemohon) 2 Perhitungan Teknis sederhana (Laporan Perhitungan Struktur atau Hasil Uji Struktur Bangunan)
3 KRK/KKPR/ITR/SKKR/IZIN LOKASI (Keputusan Bupati/Dari Bidang Tata Ruang/Dari DPMPTSP) 3 Spesifikasi Teknis (Spesifikasi Teknis arsitektural dan struktural)
4 Surat Perjanjian pemanfaatan tanah (Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan Gedung) 4 Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan (Disusun Oleh Konsultan Pengkaji)
5 Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,AMDAL Lalin, UKL/UPL, SPPL) 5 Gambar bangunan gedung terbangun (As Built Drawing)
6 PBG/IMB disertai dengan bukti bayar retribusi (Apabila sudah memiliki PBG Sebelumnya) 6 Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat (SKA Tenaga Ahli)